MenteriKeuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan pajak dikumpulkan dengan semangat keadilan dan gotong royong, sehingga pembayar pajak adalah masyarakat yang ANTARA News makassar ekonomi Makadalam bekerja sama dengan negara lain harus mendahulukan hal-hal yang dapat mendatangkan keuntungan. 4. Asas Kekeluargaan. Asas kekeluargaan adalah asas ketahanan negara terdiri dari keadilan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa dan juga tanggung jawab dalam hubungannya berbangsa dan bernegara. Asas kekeluargaan mengakui Dengan semangat gotong royong inilah yang membuat setiap pekerjaan yang berat terasa menjadi ringan apabila dikerjakan secara bersama-sama," Ujar Seda Danang "Meskipun melakukan pekerjaan di bawah terik matahari namun tidak menyurutkan semangat Anggota Satgas TMMD 110 Kodim 0827/Sumenep dan warga dalam memikul kayu jati. Pancasilamerupakan dasar negara Republik Indonesia yang disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka baik dari politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-kemanan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala pengaturan penyelengaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu pada Pancasila. Secarasederhana, pengertian Sistem ekonomi Pancasila adalah sesuatu hal yang dijiwai oleh ideologi Pancasila dengan berlandaskan kekeluargaan dan gotong-royong. Sistem ekonomi yang diterapkan beberapa negara memang sesuai dengan filosofi hidup negara yang berkaitan, begitu pula dengan Indonesia. bNncu. Secara historis, modal gotong royong inilah yang membuat kita bertahan sejak jaman penjajahan, krismon krisis moneter pun juga di masa pandemi sekarang iniJakarta ANTARA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Indef Rusli Abdullah menilai Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas yang jatuh pada 20 Mei menjadi momentum untuk bergotong royong demi mendukung pemulihan ekonomi nasional. "Secara historis, modal gotong royong inilah yang membuat kita bertahan sejak jaman penjajahan, krismon krisis moneter pun juga di masa pandemi sekarang ini," katanya saat dihubungi di Jakarta, Rabu. Menurut Rusli, setidaknya ada tiga konsep gotong royong yang telah dan perlu terus dilakukan di tengah kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. Ia mengatakan hal itu antara lain dengan terus menstimulus konsumsi masyarakat, mendorong pelaksanaan vaksinasi Covid-19 serta menstimulus belanja sosial masyarakat dalam penanganan Covid-19. "Pemerintah perlu secara jeli melihat sektor atau langkah apa yang menjadi game changer. Yang membuat ekonomi kota naik dan running berputar itu kan konsumsi, maka konsumsi ini perlu terus didorong," katanya. Konsep gotong royong untuk mendorong konsumsi bisa diterapkan, misalnya dengan kegiatan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas hingga membatasi masuknya barang impor. Selain itu, promosi produk atau pangan lokal oleh pesohor atau influencer dinilai menjadi salah satu langkah untuk mengungkit belanja masyarakat. Rusli menuturkan program vaksinasi gotong royong yang diinisiasi oleh Kadin juga menjadi salah satu langkah bahu membahu dalam mendukung pemulihan ekonomi di tengah pandemi. "Secara konsep, sebuah upaya bahu membahu di masa pandemi itu sangat bagus," katanya. Lebih lanjut, mendorong belanja sosial masyarakat dalam penanganan Covid-19 juga jadi langkah bersama dalam mendukung pemulihan ekonomi. Konsep gotong royong yang diterapkan yaitu mendorong agar masyarakat bisa ikut melakukan mitigasi penanganan Covid-19 dengan memanfaatkan modal atau uang mereka sendiri. Selain membantu pemerintah dalam memitigasi penyebaran Covid-19, konsep tersebut juga sekaligus turut mendorong perputaran ekonomi di daerah. "Di Jogja itu ada shelter untuk pasien Covid-19 gejala ringan. Desa memberi tempat, uangnya dari gotong royong masyarakat, tenaga medisnya dari relawan. Konsep ini membuat ekonomi juga ikut berputar sehingga menstimulus perekonomian. Berputar uangnya," katanya. Baca juga Bank Mandiri proyeksikan ekonomi RI tumbuh 4,4 persen tahun ini Baca juga Mendag Lutfi Ekonomi selalu terganjal jika rantai COVID-19 tak putus Baca juga Indef Perkiraan awal ekonomi RI tumbuh 2 persen pada triwulan IIPewarta Ade irma JunidaEditor Faisal Yunianto COPYRIGHT © ANTARA 2021 Laporan Wartawan Eko Sutriyanto JAKARTA - Di tengah fenomena pelambatan ekonomi dan ancaman resesi akibat pandemi Covid-19 yang belum usai, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM dan koperasi kini diharapkan bisa menjadi pilar utama untuk menggerakkan dan menggairahkan ekonomi nasional. Pemerintah pun menyiapkan bantuan likuiditas untuk sektor koperasi dan UMKM dengan nilai total Rp 123,46 triliun yang merupakan bagian dari anggaran program pemulihan ekonomi secara nasional. Selain bantuan likuiditas, anggaran untuk menggerakkan sektor ekonomi kecil dan menengah, juga disalurkan melalui program subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat KUR, serta penempatan dana pemerintah di bank-bank swasta untuk restrukturisasi kredit UMKM dan koperasi. Baca Percepat Digitalisasi Pelaku UMKM, Pemerintah Gandeng Grup Facebook Wahab Afwan, Managing Director Energy+ Indonesia Marketing Communicatin Hub menilai kebijakan itu telah sesuai dengan yang diharapkan. Kontribusi sektor UMKM terhadap ekonomi nasional mencapai 60%, dan menyerap sekitar 90% pasar tenaga kerja. Sehingga, kebijakan itu dinilai sudah sesuai sasaran. Baca Dongkrak Penjualan UMKM, Ganjar Pranowo Manfaatkan Media Sosial untuk Promosi “Gotong Royong UMKM merupakan kunci ketahanan ekonomi nasional di masa pandemi seperti sekarang. Kebijakan itu diharapkan bisa menggairahkan kembali usaha di sektor ini,” ujar Wahab Afwan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu 29/7/2020. Menurut Wahab Afwan, yang juga calon peserta pendidikan Lemhannas RI, dirinya bersama dengan Energy+ Indonesia Marketing Communication Hub, juga akan turut berkontribusi langsung dalam program nasional untuk menggerakan kembali sektor ekonomi UMKM ini. Energy+ akan menyediakan program yang membantu UMKM-UMKM terdampak dengan cara memberikan business solution melalui strategy marketing yang adaptif melalui kolaborasi Hub antar UMKM, dari supply chain sampai dengan sales/marketing dan distribusi produk. Baca Jokowi Situasi Krisis, Belanja Pemerintah Jadi Instrumen Utama Daya Ungkit Bangkitkan UMKM Diharapkan dengan adanya kolaborasi Hub antar UMKM ini, bisa mengurangi loss revenue, dan bisa meningkatkan kembali performa dari UMKM tersebut sehingga UMKM bisa meningkatkan kembali bisnisnya untuk menopang kebangkitan ekonomi nasional dari sektor UMKM. “Situasi pendemi Covid-19 yang berkepanjangan akan sangat memukul perekonomian nasional, dan banyak yang akan terdampak termasuk UMKM. Oleh karena itu semua elemen harus bergerak cepat dan adaptif, agar bisa bertahan di kondisi apapun. Diharapkan dengan adanya solusi kolaborasi Hub antar UMKM akan membantu ketahanan ekonomi nasional,” ujar Wahab Afwan. Sektor UMKM di Indonesia saat ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Sektor UMKM menyumbangkan hingga Rp triliun ke PDB Indonesia pada 2018, atau sekitar 57,8% terhadap PDB keseluruhan. Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin. Bahkan, negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai 'bapak angkat'. Inilah yang disebut dengan Ekonomi Gotong Royong atau Ekonomi ANTARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menekankan pentingnya penerapan konsep ekonomi gotong royong dengan menyelaraskan tiga ruang penunjang ekonomi Indonesia yakni koperasi, BUMN, dan swasta. "Selama rakyat melalui koperasi mampu mengelola, negara harus menjamin. Bahkan, negara harus membantu akses permodalan dan teknologi atau meminta BUMN sebagai 'bapak angkat'. Inilah yang disebut dengan Ekonomi Gotong Royong atau Ekonomi Pancasila," kata LaNyalla saat berbicara secara virtual pada Rapat Kerja Nasional Rakernas XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Selasa. Menurut LaNyalla, ekonomi Indonesia layaknya kapal yang memiliki tiga palka. Baca juga Ekonomi Pancasila topang perekonomian nasional Menurut Senator asal Jawa Timur itu, tiga palka yang dimiliki untuk menunjang ekonomi Indonesia adalah koperasi, BUMN, dan swasta. "Dengan tiga palka itu, seandainya ada satu palka yang bocor maka kapal tidak akan sampai tenggelam. Artinya, ketiganya harus dipisahkan dengan jelas antara koperasi atau usaha rakyat, BUMN, dan swasta, namun tetap berada di dalam struktur bangunan ekonomi Indonesia," katanya. Dengan begitu, problematika yang dihadapi di salah satu palka tidak akan merembet pada hal lainnya. "Misalnya palka BUMN bocor, masih ada swasta dan koperasi. Kebocoran itu hanya berputar-putar di BUMN saja alias tidak berdampak kepada swasta dan koperasi. Andaikan palka BUMN dan swasta bocor, masih ada koperasi yang tetap solid menjaga kapal tetap stabil," kata LaNyalla. Baca juga Erick Thohir Holding UMi jadi tonggak sejarah ekonomi kerakyatan Demikian pula bagi rakyat yang tidak punya akses modal dan teknologi, negara wajib hadir memberikan ruang koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat. "Mereka diberi hak mengorganisir dirinya sendiri untuk mendapatkan keadilan ekonomi. Negara menjaga dengan pasti agar BUMN dan swasta yang punya modal dan teknologi tidak masuk ke ruang itu," tegas LaNyalla. Sebagai contoh, jika ada wilayah tambang yang bisa dikerjakan rakyat secara terorganisir melalui koperasi, maka BUMN dan swasta tidak boleh masuk. Begitu pula dengan sektor-sektor yang lain, apakah itu pertanian atau perikanan dan perkebunan. Rapat Kerja Nasional Rakernas XIV Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY, Selasa. ANTARA FOTO Selanjutnya, BUMN hanya masuk ke sektor usaha yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak seperti listrik, pelabuhan, transportasi, telekomunikasi, air bersih dan lainnya. BUMN harus bertugas di sektor yang membutuhkan Hi-Teknologi, sekaligus berisiko tinggi. "BUMN boleh saja bermitra dengan swasta atau asing, tetapi kendali utama tetap berada di BUMN, sebab sektor-sektor itu tidak boleh diserahkan kepada mekanisme pasar melalui swasta, apalagi asing," katanya. Dikatakan LaNyalla, begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan, dengan tujuan agar Indonesia sampai pada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, lanjut LaNyalla, DPD RI berpendapat bahwa wacana amendemen perubahan UUD RI ke-5 yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini. "Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia, sermasuk sistem ekonomi negara. DPD RI akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu," tukasnya LaNyalla mengaku sering datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik dan memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik. "Bagaimana Indonesia bisa menjadi negara seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini, bukan negara dengan mazhab kapitalisme liberal," kata Luqman HakimEditor Nusarina Yuliastuti COPYRIGHT © ANTARA 2021